News

MRP dan DPR RI Adakan Pertemuan, Harusnya Aspirasi Rakyat Papua Bisa Diakomodir

Sentani – Ketua pemuda Saireri meminta Majelis rakyat Papua (MRP) untuk mengakomodir seluruh aspirasi rakyat Papua di lima wilayah adat.

“MRP bertemu dengan Presiden menyampaikan aspirasi rakyat bahwa rakyat Papua menolak daerah otonomi baru kami sangat prihatin kami Sesalkan bahwa Papua ini terdiri dari lima wilayah adat yaitu Tabi, Saireri, animha, lapago, mepago. Tiga wilayah adat yakni Tabi, Saireri dan selatan ini secara konsisten menyampaikan kepada MRP baik langsung ataupun melalui anggota MRP dari wilayah adat masing-masing bahwa 3 wilayah adat ini mendukung daerah otonomi baru kemudian kalau ada wilayah lapago dan mepago yang menolak mungkin itu sah-sah saja tapi kami lihat disini bahwa MRP tidak secara objektif untuk menyampaikan aspirasi,” kata ketua pemuda Saireri,Gifli Buinei kepada sejumlah media Jumat (29/4/2022).

ia juga mengatakan Apakah kemudian yang mendukung itu bukan rakyat Papua sehingga MRP terkesan menutup aspirasi yang disampaikan hanya menolak sedangkan tiga wilayah adat secara konsisten menyampaikannya kepada MRP sehingga ia minta kepada MRP sebagai lembaga representasi kultur orang Papua harus mengakomodir seluruh kepentingan aspirasi rakyat Papua secara menyeluruh dan objektif.

“Saya ketua pemuda Saireri tahu aspirasi rakyat Saireri beberapa kali datang ke DPR RI, DPRP bahkan ke MRP melalui anggota-anggota MRP masing-masing wilayah adat,” ujarnya.

Isu yang berkembang di masyarakat pun bahwa secara internal Ini pimpinan MRP menyampaikan aspirasi ini tidak melalui mekanisme internal MRP karena mestinya aspirasi yang kemudian yang MRP terima harus melalui mekanisme internal rapat pleno kepada semua pengurus ditetapkan MRP punya sikap seperti apa yang disampaikan oleh pimpinan seperti itu, ini yang kami rasa bahwa di dalam sendiri kemudian tidak ada komunikasi ataupun interaksi antara pimpinan dengan anggota.

Jangan sampai kemudian Ini pikiran pimpinan secara pribadi yang dianggap menjadi pikiran lembaga dan disampaikan ke pemerintah pusat Ini yang tidak boleh karena MRP ini merupakan lembaga representasi kultur orang Papua begitu,kami sampaikan kepada pimpinan bahwa MRP harus mewakili seluruh rakyat Papua baik dari wilayah tabi, Saireri, animha, lapago dan mepago ini kami prihatin saja dengan kondisi seperti itu. Dilihat dari representasi sah-sah saja menolak tapi kami anggap bahwa penyampaian itu tidak obyektif karena ada kelompok masyarakat yang mendukung mestinya aspirasi dua kelompok pro dan kontra ini diakomodir dan disampaikan ke pemerintah pusat.

“Itu diskriminatif namanya,” ujar Gifli.

Menurut Gifli ketika dia pimpinan MRP itu berarti dia bawa ke seluruh aspirasi rakyat Papua itu intinya harus mampu mengakomodir semua kepentingan Jangan hanya kepentingan kelompok tertentu.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Most Popular

To Top