News

Pengamat : Formula E Disepakati 3 Musim, Jadi PJ Gubernur DKI Berikutnya Mesti Evaluasi Untung Ruginya

Jakarta – Kasus dugaan korupsi Formula E masih terus mendapat sorotan. Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas menyoroti Jakpro sebagai salah satu pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan ajang balap tersebut.

“Mungkin saja Jakpro akan sanggup membayar sisa commitment fee Formula E sebesar Rp 90 miliar dengan tidak menggunakan APBN. Namun, jika pun Jakpro mampu membayar commitment fee dengan jumlah yang begitu besar akan mengganggu keuangan Jakpro,” kata Fernando Emas, dikutip dari Rumah Politik Indonesia pada Selasa, 30 Agustus 2022.

“Kalau pemerintah provinsi DKI Jakarta mengajukan APBD untuk membayar sisa commitment fee, sebaiknya DPRD menolaknya. Akan menjadi pertanyaan kalau sampai disetujui oleh DPRD, jangan-jangan ada sesuatu dijanjikan oleh Anies kepada anggota DPRD yang menyetujui.”

Sementara itu, fraksi PDI dan PSI hingga kini masih mendesak terselenggaranya interpelasi lantaran LPJ Formula E yang tak kunjung dipublikasikan.

Terkait hal itu, Fernando Emas menyebut desakan itu perlu diapresiasi karena itu menjadi alat kontrol atas terselenggaranya ajang balap itu.

“Seharusnya fraksi DPRD DKI Jakarta menghargai usulan fraksi PDI Perjuangan dan fraksi PSI kalau memang yakin bahwa tidak ada penyimpangan atas penyelenggaraan Formula E. DPRD yang merupakan sebagai lembaga pengontrol pemerintahan jangan sampai menjadì penjaga Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta.”

“Apalagi terkesan LPJ penyelenggaraan Formula E masih ditutupi sehingga belum dipublikasikan. Kalau tidak ada penyimpangan, seharusnya LPJ penyelenggaraan Formula E sudah dipublikasikan. Jadi, patut diduga belum dipublikasikan LPJ penyelenggaraan Formula E karena ada penyimpangan.”

Selanjutnya, mendekati berakhirnya masa jabatan Anies Baswedan, tentu akan ada penunjukan PJ Gubernur DKI baru. Namun, yang menjadi pertanyaan, apakah nantinya bakal diwajibkan melanjutkan teken komitmen Formula E selama 3 musim.

Fernando Emas menyebut perlunya evaluasi apakah bermanfaat atau tidak jika digelar 3 musim.

“Sebaiknya PJ Gubernur DKI Jakarta melakukan evaluasi atas komitmen penyelenggaraan 3 musim dari segi manfaat dan keuntungan. Kalau memang ada manfaat diselenggarakan dan mendapatkan keuntungan mungkin dapat dipertimbangkan untuk tetap diselenggarakan.” pungkasnya.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Most Popular

To Top